Tradisinews.com – KLAIM independensi Komisi Pemberantasan Korupsi kian jauh panggang dari api. Penunjukan Ketua KPK Setyo Budiyanto sebagai anggota Komite Pengawas dan Akuntabilitas di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi penegasan terbaru atas kenyataan pahit tersebut.
Saat ini, isu mengenai “KPK Makin Rusak Setelah Diseret ke Danantara” menjadi perbincangan hangat di ruang publik, terutama di jagat maya. Lembaga yang dulunya dianggap sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi kini menjadi sorotan karena dianggap kehilangan marwah dan integritasnya. Dari simbol kekuatan antikorupsi, kini Komisi Pemberantas Korupsi seperti bayang-bayang dari kejayaannya sendiri.
Ringkasan Berita
- Komisi Pemberantas Korupsi dijadikan legitimasi tata kelola pemerintahan yang baik Danantara.
- Pelanggaran hukum karena menjerumuskan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi memiliki rangkap jabatan yang melanggar hukum.
- Konflik kepentingan yang besar ketika Ketua KPK menjadi anggota Komite Pengawas Danantara.
KPK: Dulu Dipuja, Kini Dipertanyakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dulunya adalah lembaga yang disegani, bahkan ditakuti oleh para pelaku korupsi. Dibentuk dengan semangat reformasi, Komisi Pemberantas Korupsi sukses membongkar berbagai kasus besar dan menyeret nama-nama besar ke meja hijau. Tapi sekarang? Publik bertanya-tanya, ke mana taring itu pergi?
Revisi UU KPK: Awal Mula Kemunduran
Banyak pengamat menyebut bahwa titik awal dari keterpurukan Komisi Pemberantas Korupsi adalah saat disahkannya revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Perubahan tersebut mengubah struktur, kewenangan, hingga independensi lembaga ini. Dewan Pengawas yang dibentuk justru dianggap sebagai alat kontrol politik, bukan pengawasan netral.
KPK Makin Rusak Setelah Diseret ke Danantara
Apa itu Danantara? Dalam banyak diskusi publik, istilah ini merujuk pada “dunia lain” atau “realitas artifisial” tempat lembaga-lembaga negara dipaksa tunduk pada kekuatan-kekuatan yang tak kasat mata namun sangat nyata—politik oligarki, kepentingan elite, dan kekuasaan tersembunyi. Ketika Komisi Pemberantas Korupsi diseret ke “Danantara”, ia bukan lagi lembaga independen, tapi menjadi pion dalam permainan catur kekuasaan.
Skandal Demi Skandal: Cermin Kerapuhan Internal
Belakangan ini, berbagai skandal yang melibatkan pimpinan dan pegawai KPK bermunculan. Mulai dari penangkapan internal oleh aparat lain, kasus dugaan suap, hingga laporan kinerja yang buruk. Semua ini membuat publik kehilangan kepercayaan. Lembaga yang dulu memeriksa, kini malah harus diperiksa.
Kinerja Melempem, Penindakan Menurun
Statistik menunjukkan bahwa sejak perubahan struktur dan gaya kepemimpinan baru, jumlah kasus korupsi yang ditangani menurun drastis. Penindakan terhadap koruptor kelas kakap pun nyaris tak terdengar. Bahkan, beberapa kasus besar seolah “mengendap” tanpa kabar.
Operasi Tangkap Tangan: Kini Jadi Langka
Operasi Tangkap Tangan (OTT) dulu adalah andalan Komisi Pemberantas Korupsi, dan menjadi bukti nyali serta kecermatan mereka dalam bekerja. Tapi sekarang, OTT seperti menjadi fosil—sesuatu yang pernah ada tapi kini hanya tinggal kenangan. Banyak yang menduga, ini bukan karena korupsi berkurang, tapi karena keberanian untuk mengungkap yang hilang.
KPK dan Kepentingan Politik: Mainan Baru Elite Lama
Salah satu tudingan yang paling keras diarahkan pada Komisi Pemberantas Korupsi adalah soal keterlibatan dalam politik praktis. Banyak pihak menilai bahwa KPK kini digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik dan melindungi kawan. Ketika penyidikan dan penetapan tersangka mulai mengikuti arah angin politik, integritas pun ikut hanyut.
Publik Tak Lagi Percaya, Mahasiswa Turun ke Jalan
Ketika rakyat kehilangan pegangan, maka jalanan menjadi tempat bersuara. Aksi mahasiswa dan masyarakat sipil kerap kali menjadi bukti bahwa kekecewaan terhadap KPK bukan sekadar wacana, tapi sudah jadi gerakan. Mereka menuntut dikembalikannya roh Komisi Pemberantas Korupsi yang sejati.
KPK Era Baru: Otoritas Tanpa Wibawa
Di era kepemimpinan yang sekarang, KPK tetap punya wewenang, tapi tidak lagi memiliki wibawa. Perintahnya bisa diabaikan, panggilannya tak diindahkan. Bahkan, para pelaku korupsi kini terlihat lebih berani dan terang-terangan. Ini menunjukkan bahwa rasa takut terhadap KPK telah lenyap.
Peran Media Sosial: Mengungkap Kelemahan yang Ditutupi
Media sosial menjadi senjata ampuh rakyat untuk menyuarakan kritik. Banyak kebobrokan KPK yang muncul pertama kali dari unggahan netizen, investigasi jurnalis independen, dan konten video kritis. Di sinilah kekuatan publik digital berperan sebagai pengawas alternatif saat pengawas resmi justru berkompromi.
KPK, Danantara, dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi
Ketika kita bicara tentang “KPK Makin Rusak Setelah Diseret ke Danantara”, kita tak hanya membahas soal lembaga, tapi juga tentang harapan masyarakat terhadap keadilan dan pemerintahan bersih. Apa jadinya sebuah negara ketika institusi pengawas tertinggi justru kehilangan arah?
Apakah KPK Bisa Diselamatkan?
Masih ada harapan. Reformasi bisa dimulai dari tekanan publik yang konsisten, reformulasi UU yang mengembalikan independensi, dan pergantian kepemimpinan yang lebih berintegritas. Namun, semua itu hanya akan terjadi bila kesadaran kolektif masyarakat tetap terjaga.
Penutup: KPK Makin Rusak Setelah Diseret ke Danantara
Kita hidup di masa ketika kepercayaan terhadap lembaga negara diuji. “KPK Makin Rusak Setelah Diseret ke Danantara” bukan sekadar judul, tapi gambaran nyata betapa lembaga sekelas KPK bisa berubah arah ketika dikendalikan kekuatan tak terlihat. Masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, harus terus mengawal dan menyuarakan perubahan. Karena tanpa pengawasan publik, siapa yang akan menjaga para penjaga?
